Jakarta, (tvOne)

Pelaksanaan "Free Trade Agreement" (FTA) antara ASEAN dan Cina semakin mengancam keberlangsungan industri baja di tanah air. "Mereka meminta agar saya memberikan waktu, artinya memperjuangkan agar Indonesia bisa mendapat perpanjangan waktu untuk pelaksanaan `Free Trade` tersebut," kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat, usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) I "The Indonesian Iron and Steel Industry Association" (IISIA) di Jakarta, Selasa (1/12).

Penundaan tersebut, menurut Hidayat, hanya diminta oleh Indonesia. Karena itu jika disetujui penundaan hanya akan terjadi satu hingga dua tahun. "Satu-satunya negara yang minta penundaan hanya Indonesia, karena itu tidak bisa lama-lama, kita juga harus tahu diri," ujar Menteri.

Ia pun mengatakan, harus ada alasan jelas dan kompensasi dari permintaan penundaan FTA tersebut. Alasan tersebut baru akan dimintakan kepada para produsen baja yang meminta adanya penundaan. Hidayat pada pembukaan Munas mengatakan bahwa kontribusi baja untuk sektor non-migas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin menurun sejak tahun 2006. "Hal ini perlu diwaspadai, karena konsumsi baja pun minus dua persen di 2007".

Jika perolehan PDB non-migas 20 persen maka baja hanya menyumbang satu persen, ujar dia. Hal tersebut bukan lah sesuatu yang menggembirakan, dan menjadi tantangan untuk meningkatkannya di masa depan. Banyak fakta, lanjut Hidayat, yang membuat industri baja tidak mampu mencukupi konsumsi baja di tanah air sehingga lebih banyak mengimpor, dan semuanya sangat berkaitan.

Dia mencontohkan, peningkatan konsumsi baja tanah air tidak diikuti investasi sementara infrastruktur dan finansial juga tidak memadahi. "Bukan rahasia infrastruktur seperti listrik juga menjadi kendala. Kemampuan PLN untuk mendukung ini juga menjadi tanda tanya besar, tidak heran investor terbebani untuk berinvestasi karena harus membangun pembangkit sendiri," ujar dia.

Sementara itu, Ketua IISIA Fazwar Bujang mengakui bahwa pelaksanaan FTA akan memberatkan bagi industri baja di tanah air. "Industri baja perlu waktu agar siap pada 2010 nanti. Kami tidak ingin membatalkan, tapi menunda saja," ujar dia.

Pemerintah dalam hal ini perlu membantu industri baja ini dalam hal pembiayaan dan masukan kebutuhan produk baja yang harus dipenuhi dalam negeri yang bisa dipergunakan. "Ini penting, kalau tidak diperhatikan nanti seperti proyek pembangkit listrik 10.000 Mega Watt dari Cina, baja dari sana juga bukan hanya dalam bentuk gelondongan tapi malah ada yang setengah rakitan," katanya. (Ant)