Jakarta, (tvOne)

Tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bakal ditingkatkan menjadi di atas 26 Twinblok (TB) pada Februari 2010 ketimbang posisi saat ini 12 TB.

"Hunian paling tinggi pada Rusunawa mahasiswa, sedangkan untuk pekerja masih harus ada dukungan," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa di Jakarta, Minggu.

Dukungan itu dalam bentuk ketersediaan infrastruktur seperti air minum, listrik, jalan permukiman, pembuangan sampah kalau semua dapat dipenuhi maka tingkat hunian di Rusunawa dapat ditingkatkan.

Menurutnya saat ini sudah ada empat twinblok (TB) Rusunawa yang siap fisik, tetapi ini tidak cukup ada sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dan harus dipenuhi yakni siap huni dan dihuni.

Suharso mengatakan, Rusunawa yang sudah terbangun per 31 Oktober kemarin 83 TB, diharapkan 1 Oktober 2010 akan menjadi 108 TB, sedangkan siap fisik dari 65 TB menjadi 69. Kemudian Rusunawa yang siap huni dari 21 TB menjadi 30 TB, sedangkan yang dihuni naik dari 12 TB menjadi 26 TB. Target ini menjadi bagian dari program kerja 100 hari Menpera, jelasnya.

Menpera juga berjanji, untuk memperbaiki sistem subsidi Rusunami yang selama ini masih masih ada kendala pada sisi kebijakan pasokan sehingga tingkat penyerapannya rendah.

Menpera menganggap kendaikan harga bukan suatu solusi untuk penyerapan subsidi, masih ada beberapa faktor yang sebenarnya dapat dihemat sehingga harga tidak perlu naik bahkan subsidi dapat diserap dengan baik.

Salah satu menurunkan harga rumah dengan minta harga khusus semen untuk sektor hunian yang mendapat fasilitas dari pemerintah seperti Rusunami dan Rumah Layak Huni (dulu Rumah Sederhana Sehat), jelas Menpera.

Menpera optimis, melalui koordinasi dengan Menteri Perindustrian maka harga semen melalui tiga pemasok besar Holcim, Semen Gresik, dan Indocement dapat ditekan.

Apabila harga semen dapat ditekan maka harga rumah praktis juga dapat turun karena komponen terbesar hampir 50 persen adalah semen, sedangkan lainnya besi 15 persen dan 20 persen biaya-biaya. "Biaya-biaya itu juga ada kiatnya kalau yang resmi mungkin tidak menjadi masalah tetapi beberapa pengembang menyebutkan masih dijumpai adanya biaya-biaya tidak resmi," ujarnya.

Terkait dengan biaya tidak resmi, Menpera mengatakan, sudah minta kepada pengembang untuk dibuatkan arus izin idealnya seperti apa serta bagian-bagian apa yang masih ditemui terjadi biaya-biaya tidak resmi. "Nanti kami akan bertemu dengan pemerintah daerah yang sudah menerapkan sistem perizinan satu atap untuk kemudian dicocokan dengan usulan pengembang," kata Menpera. (Ant)