Jakarta, (tvOne) 

Direktur Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Himawan Hariyoga, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih fleksibel dalam penggunaannya. "Kita berharap penggunaan DAK ini lebih fleksibel dalam membiayai program prioritas pembangunan, tidak hanya berupa fisik tapi juga non fisik," katanya di Jakarta, Rabu (25/11).

Sesuai dengan Undang-Undang no 33/2004 tentang DAK yang diterjemahkan dalam peraturan pemerintah nomor 55/2005, menurut dia, pemberian DAK oleh pemerintah pusat diperuntukan untuk pembangunan prasarana fisik. Untuk itu, katanya, perlu ada revisi peraturan. "Hal ini membuat penerima DAK kurang maksimal dalam mendukung program prioritas karena mereka hanya disuruh untuk pengadaan prasarana fisiknya saja. Selain itu tidak semua daerah memiliki kemampua yang sama dalam pembiayaan program," katanya.

Ia mencontohkan, misalnya di suatu daerah miskin yang membutuhkan penyuluhan KB (keluarga Berencana). "Untuk sosilisasi dan sebagainya terutama di daerah miskin kan juga butuh biaya. Nah ini sulit untuk dijangkau, jadi tidak hanya penyediaan sarana fisisk motor atau mobil untuk penyuluh tapi juga sosialisasinya kan membutuhkan biaya juga. Hal yang sama juga di sektor pertanian. Jadi kurang fleksibel," katanya.

Ia mengatakan, pada 2010 nanti pemerintah memiliki 13 sektor prioritas untuk DAK yang diberikan kepada daerah. Ke-13 sektor yang mendapatkan alokasi DAK pada 2010 yakni bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah serta infrastruktur jalan di daerah dan irigasi. Selain itu juga bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana pedesaan serta bidang perdagangan.

Berbasis Kinerja

Sementara itu, menurut dia, kini pihaknya juga tengah membuat percontohan menerapkan DAK berbasis kinerja. "Kini baru lima daerah untuk percontohan," katanya.

Apabila DAK nantinya berbasis kinerja, menurut dia, diharapkan akan lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini karena penggunaan DAK nantinya tidak lagi hanya diukur dengan pelaksanaan pembangunan fisik dan jumlah uang yang digunakan, tetapi juga manfaat yang diberikan oleh pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Misalnya kalau pemda membuat sekolah, maka nantinya juga akan kita lihat manfaatnya, apakah sekolah itu kemudian di pakai, muridnya berpa, apakah membantu masyarakat, dan sebagainya, jadi jelas ukurannya. Selama ini masih hanya soal biaya dan fisik bangunannya," katanya.

Ia mengharapkan, dalam tahun depan akan ada penajaman dari pemberian DAK sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  (Ant)